Pendidikan

Gubernur Banten Larang Dewan Komite dan Kepsek SMA/SMK Lakukan Pungutan

Gubernur Banten Larang Dewan Komite dan Kepsek SMA/SMK Lakukan Pungutan

Gubernur Banten Larang Dewan Komite dan Kepsek SMA SMK Lakukan Pungutan

Gubernur Banten larang Dewan Komite dan kepala sekolah (kepsek) sekolah menengah atas

(SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) lakukan pungutan. Gubernur Banten Wahidin Halim meminta seluruh sekolah di tingkat SMA dan SMK negeri di Banten berkomitmen penuh dalam menjalankan kebijakan pendidikan gratis yang menjadi Program Pemprov Banten.

Gubernur yang akrab dengan sapaan WH ini bahkan meminta sekolah agar tak lagi menerapkan pungutan dan membebani wali murid kendati itu sudah melalui kesepakatan Dewan Komite sekolah.

“Meskipun itu sudah menjadi kesepakatan Komite Sekolah ngga boleh

(ada pungutan), emang ngga boleh. Saya sudah melarang agar kita ngga mungut,” tegas Gubernur kepada wartawan saat ditemui di rumah dinas Walikota Cilegon, Selasa (18/9/2018).

Dikatakannya, semenjak SMA dan SMK negeri pengelolaannya diambil alih Pemprov Banten awal 2017 silam, pemerintah sudah menganggarkan penuh operasional pendidikan tanpa lagi membebani APBD kabupaten/ kota.

Tak hanya itu, WH juga menyoal dalih bahasa sukarela yang biasa disampaikan kepada wali murid, meskipun pada praktiknya Dewan Komite menerapkan nilai sumbangan minimal yang harus dikeluarkan untuk berbagai program penunjang pendidikan.

“Apa urusannya (Dewan Komite membuat kesepakatan pungutan), wong sudah kita larang kok.

Ya kalau ada pembayaran duit, sama aja ngga gratis. Sukarela dari mana? Mana ada masyarakat yang mau sukarela. Emang ada masyarakat yang sukarela kalau dimintain duit,” tanyan Gubernur lagi.

WH yang saat itu menghadiri penyaluran bantuan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) dalam sambutannya menerangkan, dirinya akan mengambil tindakan tegas kepada kepsek SMA dan SMK negeri yang ketahuan masih abaikan dan menerapkan pungutan ke wali murid dengan dalih apapun.

 

Baca Juga :